Scroll untuk baca artikel
Politik

KPUD Boven Digoel Gelar Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Putusan MK

54
×

KPUD Boven Digoel Gelar Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Putusan MK

Sebarkan artikel ini
kpud boven digoel gelar rapa koordinasi

Honai,Boven Digoel – Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Boven Digoel menggelar rapat koordinasi guna menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 260/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang memerintahkan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel Tahun 2025 (28/02/24).

Rapat tersebut dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk perwakilan dari KPU Kabupaten Boven Digoel, Bawaslu, Pemerintah Daerah, serta unsur keamanan. Tujuan utama dari pertemuan ini adalah menyusun langkah strategis dalam pelaksanaan PSU agar sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi.

Dalam arahannya, Ketua KPUD Boven Digoel, Adrianus Paulus Kairen Oropka, menyatakan bahwa pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari hasil koordinasi antara Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi Papua Selatan, serta KPU. Salah satu langkah yang dilakukan adalah mengadakan pertemuan via Zoom untuk membahas berbagai aspek penting terkait PSU, termasuk pembiayaan, jadwal, tahapan pelaksanaan, serta pembentukan badan ad hoc yang akan bertugas dalam penyelenggaraan PSU.

Adrianus juga mengungkapkan bahwa dalam putusan MK terkait sengketa Pilkada Boven Digoel, Kabupaten Boven Digoel diwajibkan untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dengan menggunakan Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), dan Daftar Pemilih Khusus (DPK). Selain itu, Mahkamah Konstitusi juga memutuskan mendiskualifikasi calon bupati dengan nomor urut 3.

Dia juga menambahkan bahwa waktu yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi untuk persiapan PSU ini adalah 180 hari. Dengan waktu yang terbatas tersebut, KPUD Boven Digoel bersama dengan para pemangku kepentingan akan bekerja maksimal agar pelaksanaan PSU berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku serta menjamin hak pilih masyarakat.

Rapat koordinasi ini diharapkan dapat menghasilkan solusi konkret dalam memastikan pelaksanaan PSU yang demokratis, transparan, dan sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi, sehingga dapat menciptakan stabilitas politik di Kabupaten Boven Digoel.